ASIATODAY.ID, JAKARTA – Indonesia berupaya secara maksimal untuk mendorong Kabupaten Natuna menjadi Geopark UNESCO.
Selain memiliki potensi besar dalam bidang sumber daya alam, letak geografis Natuna juga sangat strategis.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri memandang, dengan potensi tersebut sudah seharusnya Natuna dikembangkan secara berkelanjutan.
Salah satunya dengan mendorong agar wilayah Geopark Natuna dapat diakui oleh komunitas internasional. Geopark Natuna sendiri telah dinyatakan sebagai Geopark Nasional pada November 2018.
“Kami akan mengajukan Natuna sebagai Geopark internasional ke UNESCO. Semoga 2021 bisa terwujud,” ujar Dr. Siswo Pramono, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kemenlu RI dikutip dari keterangan tertulisnya.
Siswo Pramono mengungkapkan hal itu dalam forum talk show berjudul “Engaging Potential Partners on the Sustainable Development of Indonesia’s Outer Islands: The Case of Natuna Islands”di Kantin Diplomasi Kemenlu RI, Jakarta, Senin 25 November 2019.
“Jika Natuna dinyatakan sebagai Geopark UNESCO, maka perekonomian dan berbagai sektor lainnya di kepulauan tersebut akan meningkat,” imbuhnya.
Siswo mencontohkan daerah Gunung Sewu di Gunung Kidul yang telah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark (UGG) pada 2015.
“Setelah menyandang status UGG, tingkat kemiskinan warga di Gunung Kidul terus menurun karena meningkatnya aktivitas perekonomian,” jelasnya.
Menurut data yang dipaparkan Siswo, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Gunung Kidul naik dari kisaran dua juta orang pada 2012 menjadi lima juta di tahun 2017.
Selain Gunung Kidul, Siswo juga mencontohkan kawasan UGG di negara tetangga Malaysia, yakni Langkawi. Area tersebut sudah ditetapkan sebagai Geopark global oleh UNESCO sejak 2007.
“Tingkat kunjungan ke Langkawi bahkan pernah naik hingga 100 persen. Kita bisa belajar dari hal ini,” papar Siswo.
Natuna adalah satu dari 111 pulau terluar di Indonesia. Status pulau terluar ini disebutkan dalam Dekrit Presiden No. 6 yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo pada 2017.
Presiden Jokowi pernah mengunjungi perairan Natuna pada Agustus 2016. Saat itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan integritas wilayah, termasuk di area terluar seperti Natuna.
Sebelumnya, Penasihat Menlu RI untuk Bidang Diplomasi Ekonomi Duta Besar Ina H. Krisnamurthi, dan juga Bupati Natuna H. Abdul Hamid Rizal menyampaikan pemaparan umum mengenai Natuna.
“Dalam potensi ekonomi, sektor perikanan Natuna memiliki potensi tangkapan seberat 700 ribu ton per tahun, dan sejauh ini sebagian kecil yang digarap,” terang Dubes Ina.
Di bidang pariwisata, Natuna memiliki banyak situs wisata pantai menarik, di antaranya Pulau Senua, Pantai Setanau, Sengiap, Teluk Depih, Pantai Batu Kasah, Pantai Teluk Selahang, Pantai Teluk Buton, Pantai Sisi, Pulau Kembang, Batu Seduyung, and Batu Catur.
Sementara di bidang energi, Natuna memiliki 290 juta barel cadangan minyak. Di Natuna juga terdapat 227 sumur minyak, yang terdiri dari 153 sumur eksplorasi, 34 dalam fase pengamatan dan 40 lainnya sedang dikembangkan.
Hadir dalam acara itu diantaranya Wakil Duta Besar Jepang untuk Indonesia Keiichi Ono, Direktur Program Bhakti Pendidikan Djarum Foundation Primadi H. Serad dan juga Raden Tomi Supratomo dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. (ATN)
,’;\;\’\’