ASIATODAY.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa impor pakaian bekas ditutup total untuk masuk ke Indonesia.
Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.
“Sesuai dengan ketentuan, buat pemasukan barang komoditi khususnya pakaian itu tidak diizinkan bekas. Jadi harus baru, kecuali barang tertentu yang dikecualikan permendag,” jelas Dirjen Bea Cukai Askolani dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (Kita) di Aula Mezzanine, Kantor Kemenkeu, Selasa (15/3/2023).
DJBC telah melakukan 44 penindakan per Februari 2023 terhadap masuknya pakaian bekas ke Indonesia . Dari 44 penindakan tersebut DJBC telah melakukan mengamankan 1.700 bal baju bekas.
Saat ini publik sedang menyoroti maraknya kegiatan berburu barang bekas (thrifting) terhadap baju dan sepatu bekas.
“Dari pola penanganan yang kami lakukan selama ini, titik risiko ini yang selalu kita mitigasi adalah dari wilayah Pesisir Timur Sumatera yaitu Batam dan Kepulauan Riau yang didominasi landing spot yang menggunakan pelabuhan tidak resmi,” kata Askolani.
Titik kedua masuknya impor pakaian bekas yaitu melalui kegiatan importasi melalui pelabuhan laut utama yaitu Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Belawan, dan Cikarang. Langkah tersebut dilakukan dengan modus undeclared dan/atau misdeclare, dimana komoditi pakaian bekas diselipkan diantara dominasi barang diberitahukan lainnya.
“Tentunya menjadi kewaspadaan kami melakukan penindakan. Dan juga risiko dari lintas batas yang menjadi titik pengawasan kita. Untuk melakukan penindakan itu kami bekerjasama dengan APH, alhamdulillah cukup solid sehingga kita selalu melakukan pengawasan sesuai ketentuan lartas (larangan dan pembatasan) yang ditetapkan oleh Permendag,” tutur Askolani.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Wirawasta mengungkapkan, total impor ilegal pakaian setiap tahun mencapai 300.000 ton senilai US$ 2,1 miliar atau sekitar Rp 35 triliun.
Dari jumlah itu, 25%-30% atau sekitar Rp 9,7 triliun di antaranya adalah pakaian bekas. Jika impor bisa dibendung, produk lokal yang menggantikannya bisa mendatangkan lapangan kerja baru hingga 500 ribu orang.
“Impor ilegal yang mencapai 300.000 ton itu kalau dikalikan US$ 7 per kg saja sudah mencapai US$ 2,1 miliar per tahun. Itu kalau diganti produk dalam negeri akan menghasilkan 500.000 tenaga kerja dan sangat bisa untuk mensubstitusi kelesuan ekspor saat ini,” kata Redma Senin (13/3/2023). (ATN)
Simak Berita dan Artikel yang lain di Google News