ASIATODAY.ID, JAKARTA – Gelombang aksi massa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja menggema di Jakarta dan di berbagai kota di Indonesia, Kamis (8/10/2020).
Situasi mencekam bahkan terjadi tidak jauh dari Istana Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.
Selain terlibat bentrokan dengan polisi, massa aksi juga membakar pos polisi yang ada di dekat Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Sejumlah mahasiswa terluka akibat bentrokan dengan polisi.
Polisi berusaha membubarkan aksi massa dengan melemparkan gas air mata.
Gelombang demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja terjadi di sejumlah tempat. Kelompok buruh dari berbagai daerah di sekitar Jakarta berusaha merapat ke Istana Negara dan Gedung DPR untuk berdemo.
Koordinator Media Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Andi Khiyarullah mengatakan jumlah mahasiswa mencapai lebih dari 5.000 yang berasal dari kurang lebih 300 kampus.
Andi mengatakan, sejak Senin, 5 Oktober lalu Aliansi BEM SI telah melakukan konsolidasi nasional membahas situasi di wilayah masing-masing. Mereka juga membicarakan rencana ke depan setelah RUU Cipta Kerja disahkan menjadi undang-undang.
Konsolidasi melibatkan perwakilan mahasiswa dari berbagai wilayah mulai dari Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Bali, Nusa Tenggara dan Sulawesi.
Selain di depan Istana Negara, Andi mengatakan aksi juga berlangsung serentak di daerah masing-masing. Ia mengatakan aksi mahasiswa melebur dengan gerakan elemen masyarakat lain.
Dalam aksinya, mahasiswa menyuarakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja dan mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu). Di sisi lain, mahasiswa juga akan mengupayakan uji materi ke Mahkamah Konstitusi sebagai alternatif.
“Narasi kita sama, jangan sampai masa depan negeri ini hanya dimiliki oleh segelintir kepentingan oligarki semata,” tegas Andi.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo sedang melakukan kunjungan ke Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (8/10), dalam rangka melihat perkembangan program lumbung pangan nasional.
Di tempat itu, Jokowi menginginkan lahan lumbung pangan nasional itu bisa memberikan manfaatkan kepada masyatakat Indonesia ke depannya.
Di Pulang Pisang ini, lanjut Jokowi, akan ditanam padi seluas 168 ribu hektare untuk menghasilkan beras.
“Kami ingin memulainya di 2020 di Pulang Pisau akan dikerjakan, akan dikembangkan 10 ribu hektare, kemudian di Kabupaten Kapuas akan dikerjakan 20 ribu sehingga totalnya di provinsi Kalteng untuk 2020 adalah 30 ribu hektare,” kata Jokowi.
Jokowi menerangkan, pengembangan lumbung pertanian ini dikerjakan secara profesional menggunakan teknologi. Dia mencontohkan sistem pemupukan menggunakan drone.
“Kemudian untuk membajak sawah memakai traktor apung. Ini traktor khusus dan dipakai, saya tanya tadi 1 hari bisa berapa hektar? Operator traktor mengatakan bisa 2 hektare dan ini sebuah kecepatan,” jelas Jokowi.
Di samping itu, Jokowi juga menerangkan adanya pengombinasian antara tanaman padi dengan jeruk. Lalu di pinggirnya kata Jokowi, akan ditanam bawang merah dan kelapa.
“Kami harapkan nanti yang dihasilkan bukan hanya padi, tetapi ada jeruk dan kelapa. Ini yang kami harapkan, plus bawang merah tadi,” jelas Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga melihat irigasi sudah terpasang dengan baik. Jokowi juga memandang air yang melimpah sehingga akan ada budidaya ikan melalui keramba. Jokowi mengaku ingin melihat hasilnya dalam 4 bulan ke depan.
“Ini kombinasi-kombinasi model bisnis seperti ini yang akan kami coba lebih dahulu. Begitu itu nanti kami lihat bagus, sukses dan bagus, model bisnis ini akan kita kopi di tempat-tempat lain per 1.000 hektare lahan,” jelas Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi melihat Indonesia sangat bersyukur memiliki Pulang Pisau dan Kapuas yang memiliki kontur tanah yang datar.
“Hamparannya semuanya datar, airnya melimpah, tanahnya subur sehingga sangat sayang sekali kalau ini tidak dimanfaatkan agar produktif,” jelas Jokowi. (ATN)
Discussion about this post